Latar Belakang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban,-dan perlindungan hukum menuntut, antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang antuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundangundangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan.
Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditandatanganinya.
Pengertian dan Definisi
1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
2. Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan Notaris yang meninggal dunia, diberhentikan, atau diberhentikan sementara.
3. Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan
menjalankan jabatannya sebagai Notaris.
4. Notaris Pengganti Khusus adalah seorang yang diangkat sebagai Notaris khusus untuk membuat akta tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat penetapannya sebagai Notaris karena di dalam satu daerah kabupaten atau kota terdapat hanya seorang Notaris, sedangkan Notaris yang bersangkutan menurut ketentuan Undang-Undang ini tidak boleh
membuat akta dimaksud.
Program Magister Kenotariatan
Perdagangan bebas akan menciptkan era persaingan yang semakin ketat sehingga problematika kemasyarakatan menjadi tambah beragam dan rumit, tak terkecuali dalam bidang hukum. Kondisi tersebut merupakan tantangan, bahkan peluang yang harus disikapi secara cermat oleh dunia Perguruan Tinggi. Hal ini dilakukan melalui upaya peningkatan kemampuan untuk mengaktualisasikan diri selaras tuntutan perkembangan dengan berpijak pada pola baru yang bersikap antisipatif, sehingga keluaran (output) peserta didik yang dihasilkan dapat lebih terampil dan berwawasan luas sesuai kebutuhan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, dengan terbitnya Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 78/DIKTI/Kep/2000 tanggal 7 April 2000, Pendidikan Spesialis I Notariat diubah dan ditingkatkan menjadi Program Magister, merupakan pilihan yang sangat tepat.
Problematika di bidang kenotariatan pada saat ini adalah menyiapkan tenaga yang kompeten, baik menyangkut penguasaan substansi ilmu hukum maupun peningkatan keterampilan, agar mampu bersaing dalam era pasar bebas dan secara mantap menguasai aturan-aturan perdagangan internasional sebagaimana tertuang pada kesempatan WTO, APEC, AFTA, dan lain-lainnya. Harapan tersebut dapat diatasi dengan upaya peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui Program Magister Kenotariatan (Strata 2) yang mendidik dan melatih peserta program secara sistematik sesuai aturan pembakuan akademik yang berlaku di lingkungan Perguruan Tinggi. Perubahan ini merupakan salah satu upaya antisipatif guna menghasilkan tenaga yang kompeten yang siap guna menghasilkan tenaga yang kompeten yang siap diangkat sesuai prosedur yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang untuk menjadi Pejabat Umum (Notaris/PPAT), menjadi Konsultan Hukum, atau praktisi hukum lainnya.
Tujuan
Tujuan Program Pendidikan Magister Kenotariatan adalah menghasilkan Magister Kenotariatan yang mampu:
· Memiliki kompetensi khusus sebagai notaris yang berwawasan luas;
· Meningkatkan kemampuan akademik untk pendidikan lanjut;
· Meningkatkan kualitas pelayanan jasa notaris.
Format dan Masa Studi
Magister Kenotariatan merupakan bagian program Pasca-Sarjana. Program ini diarahkan untuk menguasai aspek akademik dan kompetensi di bidang Kenotariatan.
Peserta program adalah Sarjana Hukum dirancang untuk 4 semester maksimal 6 semester, dengan beban studi 46 SKS yang dijabarkan dalam course work, pelatihan, dan pembuatan Tesis. Sebelum ujian Tesis mahasiswa wajib menyerahkan sertifikat ELPT (English Language Proficiency Test) Pinlabs Unair dengan skor minimal 475. Peserta yang telah mencapai 46 SKS termasuk Tesis dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Magister Hukum bidang Kenotariatan (M.Kn.)
Kelas Reguler
I. Mata Kuliah
Mata Kuliah: 40 SKS
Tesis : 6 SKS
II. Jadwal Kuliah
1. Kelas Malam : Pukul 18.00 – 21.30 WIB
2. Kelas Pagi : Pukul 07.30 – 12.10 WIB
Jika jumlah mahasiswa kelas pagi kurang dari 50 orang, maka jadwal kuliah akan dialihkan dalam jadwal kuliah kelas malam.
Kelas Khusus
Program Kelas Khusus diselenggarakan untuk penyesuaian pendidikan S2 bagi lulusan Spesialis I (Notariat/CN) dengan mata kuliah dan pembuatan Tesis yang dapat ditempuh selama 2 semester maksimal 3 semester.
I. Mata Kuliah
Mata Kuliah: 8 SKS
Tesis : 6 SKS
II. Jadwal Kuliah
1. Jum’at : Pukul 14.00 – 17.40 WIB
2. Sabtu : Pukul 09.00 – 12.40 WIB
Pendaftaran dan Seleksi
Pendaftaran
Pendaftaran 5 s/d 30 Mei 2008
Hari Senin sampai dengan Jum’at
Pukul 09.00 – 13.00 WIB (Pagi)
Pukul 18.00 – 20.00 WIB (Sore)
Test Tertulis
Ruang 303 Fakultas Hukum Unair
Untuk Kelas Khusus:
Sabtu, 31 Mei 2008
Pukul: 08.00 WIB – selesai
Materi: Ilmu Hukum
Untuk Kelas Reguler:
Jum’at, 30 Mei 2008
Pukul: 16.00 WIB – selesai
1. Hukum Perdata
2. Hukum Agraria
Sabtu, 31 Mei 2008
Pukul: 08.00 WIB – selesai
1. Ilmu Hukum
2. Hukum Perseroan
Wawancara
31 Mei s/d 1 Juni 2008
Pengumuman Hasil Ujian
Jum’at, Tanggal 13 Juni 2008
Pendaftaran Ulang
Tanggal 16 sampai 20 Juni 2008
Tempat Pendaftaran
Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Gedung B)
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286
Telp:
Pagi: (031) 5023151, 5023252,
Sore: (031) 5032322
Fax: (031) 5020454
Website
http://www.fh.unair.ac.id/
Email
fh@unair.ac.id
mkn.fhunair@yahoo.com
Biaya Formulir Test
Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
Biaya Test
Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
Persyaratan
1. Mengisi formulir pendaftaran.
2. Menunjukkan ijasah (asli) Sarjana Hukum Negeri / Swasta dari Fakultas Hukum terakreditasi minimal B saat tahun kelulusan dan transkrip (asli) serta menyerahkan fotocopy yang dilegalisir.
3. Pasfoto hitam-putih, ukuran 3 x 4 cm (4 lembar), dan 4 x 6 cm (2 lembar), ditulis nama dibelakangnya
4. Surat Keterangan Akreditasi Minimal B Tahun Kelulusan dari Instansi Bersangkutan.
Biaya Pendidikan
Program Kelas Reguler
Biaya Operasional Program (BOP) : Rp 5.000.000,- / semester
SP3 : Rp 12.500.000,-
Program Kelas Khusus
Biaya Operasional Program (BOP): Rp 7.500.000,- / semester
SP3 : Rp 12.500.000,-
Keterangan
· Dibayar sekali (lunas) selama pendidikan pada saat daftar ualng mahasiswa baru.
· Dibayar setiap semester
Daya Tampung
100 mahasiswa
Kurikulum Magister Kenotariatan FH Unair
1. HKM101 Teori Hukum - 2 SKS
2. HKM102 Hukum Agraria - 2 SKS
3. HKM103 Peraturan Jabatan Notaris - 2 SKS
4. HKM104 Hukum Perikatan - 2 SKS
5. HKM105 Hukum Perusahaan - 2 SKS
6. HKM106 Hukum Keluarga dan Harta Benda Perkawinan - 2 SKS
7. HKM107 Hukum Waris - 2 SKS
8. HKM201 Peraturan Lelang - 2 SKS
9. HKM202 Hukum Jaminan - 2 SKS
10. HKM203 Teknik Pembuatan Akta I (Persyaratan PJN) - 2 SKS
11. HKM204 Politik Hukum - 2 SKS
12. HKM205 Hukum Kepailitan - 2 SKS
13. HKM206 Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah - 2 SKS
14. HKM207 Teknik Pembuatan Kontrak - 2 SKS
15. HKM208 Hukum Perdata Internasional - 2 SKS
16. HKM209 Politik Hukum Pertanahan - 2 SKS
17. HKM210 Hukum Perjanjian - 2 SKS
18. HKM301 Metode Penelusuran Literatur dan Penulisan Hukum - 2 SKS
19. HKM302 Penemuan Hukum - 2 SKS
20. HKM303 Teknik Pembuatan Akta II - 2 SKS
21. HKM305 Hukum Pasar Modal - 2 SKS
22. HKM306 Hukum Pajak - 2 SKS
23. HKM307 Hukum Investasi - 2 SKS
24. HKM308 Etika Profesi dan Kode Etik Notaris - 2 SKS
25. HKM401 Tesis - 6 SKS
26. HK402 Teknik Pembuatan Akta III (Persyaratan TPA I) - 2 SKS
Total Kredit untuk lulus S2 Magister Kenotariatan: 46 SKS
Dasar Hukum Jabatan Notaris
UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4432)
Persyaratan Diangkat Menjadi Notaris
Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris:
a. warga negara Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
d. sehat jasmani dan rohani;
e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.
Wewenang Notaris
Wewenang notaris adalah sebagai berikut:
1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan
ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Notaris berwenang pula:
a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
g. membuat akta risalah lelang.
Kewajiban Notaris
Kewajiban Notaris di dalam menjalankan jabatannya:
a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) had pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
k. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
l. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
m. menerima magang calon Notaris.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban,-dan perlindungan hukum menuntut, antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang antuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundangundangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan.
Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditandatanganinya.
Pengertian dan Definisi
1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
2. Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan Notaris yang meninggal dunia, diberhentikan, atau diberhentikan sementara.
3. Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan
menjalankan jabatannya sebagai Notaris.
4. Notaris Pengganti Khusus adalah seorang yang diangkat sebagai Notaris khusus untuk membuat akta tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat penetapannya sebagai Notaris karena di dalam satu daerah kabupaten atau kota terdapat hanya seorang Notaris, sedangkan Notaris yang bersangkutan menurut ketentuan Undang-Undang ini tidak boleh
membuat akta dimaksud.
Program Magister Kenotariatan
Perdagangan bebas akan menciptkan era persaingan yang semakin ketat sehingga problematika kemasyarakatan menjadi tambah beragam dan rumit, tak terkecuali dalam bidang hukum. Kondisi tersebut merupakan tantangan, bahkan peluang yang harus disikapi secara cermat oleh dunia Perguruan Tinggi. Hal ini dilakukan melalui upaya peningkatan kemampuan untuk mengaktualisasikan diri selaras tuntutan perkembangan dengan berpijak pada pola baru yang bersikap antisipatif, sehingga keluaran (output) peserta didik yang dihasilkan dapat lebih terampil dan berwawasan luas sesuai kebutuhan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, dengan terbitnya Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 78/DIKTI/Kep/2000 tanggal 7 April 2000, Pendidikan Spesialis I Notariat diubah dan ditingkatkan menjadi Program Magister, merupakan pilihan yang sangat tepat.
Problematika di bidang kenotariatan pada saat ini adalah menyiapkan tenaga yang kompeten, baik menyangkut penguasaan substansi ilmu hukum maupun peningkatan keterampilan, agar mampu bersaing dalam era pasar bebas dan secara mantap menguasai aturan-aturan perdagangan internasional sebagaimana tertuang pada kesempatan WTO, APEC, AFTA, dan lain-lainnya. Harapan tersebut dapat diatasi dengan upaya peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui Program Magister Kenotariatan (Strata 2) yang mendidik dan melatih peserta program secara sistematik sesuai aturan pembakuan akademik yang berlaku di lingkungan Perguruan Tinggi. Perubahan ini merupakan salah satu upaya antisipatif guna menghasilkan tenaga yang kompeten yang siap guna menghasilkan tenaga yang kompeten yang siap diangkat sesuai prosedur yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang untuk menjadi Pejabat Umum (Notaris/PPAT), menjadi Konsultan Hukum, atau praktisi hukum lainnya.
Tujuan
Tujuan Program Pendidikan Magister Kenotariatan adalah menghasilkan Magister Kenotariatan yang mampu:
· Memiliki kompetensi khusus sebagai notaris yang berwawasan luas;
· Meningkatkan kemampuan akademik untk pendidikan lanjut;
· Meningkatkan kualitas pelayanan jasa notaris.
Format dan Masa Studi
Magister Kenotariatan merupakan bagian program Pasca-Sarjana. Program ini diarahkan untuk menguasai aspek akademik dan kompetensi di bidang Kenotariatan.
Peserta program adalah Sarjana Hukum dirancang untuk 4 semester maksimal 6 semester, dengan beban studi 46 SKS yang dijabarkan dalam course work, pelatihan, dan pembuatan Tesis. Sebelum ujian Tesis mahasiswa wajib menyerahkan sertifikat ELPT (English Language Proficiency Test) Pinlabs Unair dengan skor minimal 475. Peserta yang telah mencapai 46 SKS termasuk Tesis dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Magister Hukum bidang Kenotariatan (M.Kn.)
Kelas Reguler
I. Mata Kuliah
Mata Kuliah: 40 SKS
Tesis : 6 SKS
II. Jadwal Kuliah
1. Kelas Malam : Pukul 18.00 – 21.30 WIB
2. Kelas Pagi : Pukul 07.30 – 12.10 WIB
Jika jumlah mahasiswa kelas pagi kurang dari 50 orang, maka jadwal kuliah akan dialihkan dalam jadwal kuliah kelas malam.
Kelas Khusus
Program Kelas Khusus diselenggarakan untuk penyesuaian pendidikan S2 bagi lulusan Spesialis I (Notariat/CN) dengan mata kuliah dan pembuatan Tesis yang dapat ditempuh selama 2 semester maksimal 3 semester.
I. Mata Kuliah
Mata Kuliah: 8 SKS
Tesis : 6 SKS
II. Jadwal Kuliah
1. Jum’at : Pukul 14.00 – 17.40 WIB
2. Sabtu : Pukul 09.00 – 12.40 WIB
Pendaftaran dan Seleksi
Pendaftaran
Pendaftaran 5 s/d 30 Mei 2008
Hari Senin sampai dengan Jum’at
Pukul 09.00 – 13.00 WIB (Pagi)
Pukul 18.00 – 20.00 WIB (Sore)
Test Tertulis
Ruang 303 Fakultas Hukum Unair
Untuk Kelas Khusus:
Sabtu, 31 Mei 2008
Pukul: 08.00 WIB – selesai
Materi: Ilmu Hukum
Untuk Kelas Reguler:
Jum’at, 30 Mei 2008
Pukul: 16.00 WIB – selesai
1. Hukum Perdata
2. Hukum Agraria
Sabtu, 31 Mei 2008
Pukul: 08.00 WIB – selesai
1. Ilmu Hukum
2. Hukum Perseroan
Wawancara
31 Mei s/d 1 Juni 2008
Pengumuman Hasil Ujian
Jum’at, Tanggal 13 Juni 2008
Pendaftaran Ulang
Tanggal 16 sampai 20 Juni 2008
Tempat Pendaftaran
Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Gedung B)
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286
Telp:
Pagi: (031) 5023151, 5023252,
Sore: (031) 5032322
Fax: (031) 5020454
Website
http://www.fh.unair.ac.id/
fh@unair.ac.id
mkn.fhunair@yahoo.com
Biaya Formulir Test
Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
Biaya Test
Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
Persyaratan
1. Mengisi formulir pendaftaran.
2. Menunjukkan ijasah (asli) Sarjana Hukum Negeri / Swasta dari Fakultas Hukum terakreditasi minimal B saat tahun kelulusan dan transkrip (asli) serta menyerahkan fotocopy yang dilegalisir.
3. Pasfoto hitam-putih, ukuran 3 x 4 cm (4 lembar), dan 4 x 6 cm (2 lembar), ditulis nama dibelakangnya
4. Surat Keterangan Akreditasi Minimal B Tahun Kelulusan dari Instansi Bersangkutan.
Biaya Pendidikan
Program Kelas Reguler
Biaya Operasional Program (BOP) : Rp 5.000.000,- / semester
SP3 : Rp 12.500.000,-
Program Kelas Khusus
Biaya Operasional Program (BOP): Rp 7.500.000,- / semester
SP3 : Rp 12.500.000,-
Keterangan
· Dibayar sekali (lunas) selama pendidikan pada saat daftar ualng mahasiswa baru.
· Dibayar setiap semester
Daya Tampung
100 mahasiswa
Kurikulum Magister Kenotariatan FH Unair
1. HKM101 Teori Hukum - 2 SKS
2. HKM102 Hukum Agraria - 2 SKS
3. HKM103 Peraturan Jabatan Notaris - 2 SKS
4. HKM104 Hukum Perikatan - 2 SKS
5. HKM105 Hukum Perusahaan - 2 SKS
6. HKM106 Hukum Keluarga dan Harta Benda Perkawinan - 2 SKS
7. HKM107 Hukum Waris - 2 SKS
8. HKM201 Peraturan Lelang - 2 SKS
9. HKM202 Hukum Jaminan - 2 SKS
10. HKM203 Teknik Pembuatan Akta I (Persyaratan PJN) - 2 SKS
11. HKM204 Politik Hukum - 2 SKS
12. HKM205 Hukum Kepailitan - 2 SKS
13. HKM206 Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah - 2 SKS
14. HKM207 Teknik Pembuatan Kontrak - 2 SKS
15. HKM208 Hukum Perdata Internasional - 2 SKS
16. HKM209 Politik Hukum Pertanahan - 2 SKS
17. HKM210 Hukum Perjanjian - 2 SKS
18. HKM301 Metode Penelusuran Literatur dan Penulisan Hukum - 2 SKS
19. HKM302 Penemuan Hukum - 2 SKS
20. HKM303 Teknik Pembuatan Akta II - 2 SKS
21. HKM305 Hukum Pasar Modal - 2 SKS
22. HKM306 Hukum Pajak - 2 SKS
23. HKM307 Hukum Investasi - 2 SKS
24. HKM308 Etika Profesi dan Kode Etik Notaris - 2 SKS
25. HKM401 Tesis - 6 SKS
26. HK402 Teknik Pembuatan Akta III (Persyaratan TPA I) - 2 SKS
Total Kredit untuk lulus S2 Magister Kenotariatan: 46 SKS
Dasar Hukum Jabatan Notaris
UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4432)
Persyaratan Diangkat Menjadi Notaris
Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris:
a. warga negara Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
d. sehat jasmani dan rohani;
e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.
Wewenang Notaris
Wewenang notaris adalah sebagai berikut:
1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan
ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Notaris berwenang pula:
a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
g. membuat akta risalah lelang.
Kewajiban Notaris
Kewajiban Notaris di dalam menjalankan jabatannya:
a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) had pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
k. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
l. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
m. menerima magang calon Notaris.
No comments:
Post a Comment